REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mendesak pemerintah Republik Indonesia berperan lebih aktif terkait dengan kasus kekacauan kondisi yang sedang terjadi di Mesir.

"Sudah saatnya bagi Indonesia, melalui ujung tombaknya yaitu Kementerian Luar Negeri untuk melakukan peran aktif diplomasi melalui ranah 'government to government' (antarpemerintahan) maupun dalam arena organisasi internasional," kata Koordinator Badan

Pekerja Kontras Haris Azhar dalam surat terbuka, Rabu malam.

Menurut Haris Azhar, peran aktif itu dapat dilakukan antara lain dengan mendorong Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan PBB guna mendorong dilakukannya proteksi untuk masyarakat sipil oleh pemerintahan sementara Mesir.

Hal tersebut, ujar dia, selaras dengan amanat konstitusi dalam Pembukaan UUD 1945 untuk turut melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.Kontras juga meminta pemerintah Indonesia mengambil bagian dalam mendorong pemerintah Mesir dalam mengakhiri krisis demokrasi dan hak asasi manusia.

"Situasi (Mesir) semakin memburuk, di mana situasi politik dan HAM di Mesir seperti kembali pada masa sebelum dimulainya transisi demokrasi," katanya.

Ia mengingatkan bahwa dalam kondisi krisis demokrasi dan HAM yang terjadi saat ini di Mesir, Indonesia seharusnya dapat menunjukan peran aktifnya sebagai bagian dari menjaga perdamaian dan ketertiban dunia.

Ia juga berpendapat Indonesia sebaiknya dapat memanfaatkan arena diplomasi untuk mempengaruhi pemerintah Mesir dalam menghentikan kekerasan yang masih saja dilakukan kepada masyarakat sipil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika