REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Gerakan Pemuda Ansor Nusron Wahid menilai, pemerintah tidak bisa sepenuhnya diharapkan untuk memberdayakan pembangunan bangsa.

"Tidak ada orang miskin berubah kaya karena bansos (bantuan sosial). Bahkan biaya publikasi kegiatan pemerintah jauh lebih besar dari alokasi programnya sendiri," kata Nusron, Sabtu (17/8).

Pemerintah dan elite dinilai Nusron belum mampu mengurai persoalan besar yang dihadapi Indonesia. Yakni pengaturan hukum dalam kebebasan berdemokrasi, kemiskinan, dan wabah korupsi. Dalam berbagai kajian ilmiah dan politis, terbukti tiga pokok persoalan itu selalu menjadi hambatan utama bangsa.

Anggota Komisi VI DPR itu menilai, partisipasi publik yang masif bisa mengurai persoalan bangsa tersebut. Gerakan dan kesadaran yang berkesinambungan dari kekuatan sipil dipandangnya bisa mengarahkan penguasa untuk melakukan upaya paling tepat dalam mengentas persoalan bangsa.

"Ormas punya peranan dalam mengurai problem-problem keindonesiaan," kata dia.

Kepala Subdirektorat Ormas Ditjen Kebangpol Kemendagri Bahtiar mengatakan, pemerintah juga berupaya memaksimalkan peranan ormas. Menurutnya, 65.557 ormas yang teregistrasi di Kemendagri saat ini diberikan ruang dan kesempatan untuk memberdayakan diri.

"UU Ormas menjadi upaya memberdayakan dan membangun ormas untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan bangsa," ujar Bahtiar.