REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Rully Akbar mengatakan, publik menginginkan peran pemerintah dalam sidang Isbat minimal.

Ini terlihat berdasarkan survei LSI yang menunjukkan sebanyak 51,08 persen publik menilai pemerintah tidak perlu terlibat sidang Isbat. Hanya sebanyak  36,50 persen publik yang ingin pemerintah ikut sidang Isbat, dan sebanyak  12,42  persen publik mengaku tidak tahu.

Sebagian besar publik, ujar Rully, melihat sidang Isbat merupakan domain ormas-ormas  agama yang ada. "Pemerintah  tidak perlu  terlibat banyak, pemerintah cukup menentukan awal Ramadahan dan Lebaran di kalender saja," ujarnya.

Pemerintah, terang Rully, tidak usah terlalu terlibat pada sidang Isbat karena publik menilai penentuan awal puasa atau Lebaran merupakan kepercayaan yang tidak perlu dicampuri pemerintah.

Pemerintah cukup menentukan  tanggal merah Lebaran saja pada awal tahun, biarkan ormas yang sidang Isbat secara otonom.

"Jika ini dilakukan, maka  bisa berdampak pada pengurangan  efek kecemburuan pada ormas yang hasil sidang Isbatnya tidak dipakai pemerintah. Namun pemerintah harus tetap konsisten merayakan Lebaran sesuai yang ditetapkan pada kalender," kata Rully.

Pemerintah yang paling disukai dalam menentukan Lebaran, sebanyak  31,06 persen publik suka pada era Soekarno, sebanyak  54,47 persen suka pada era Soeharto, dan hanya  14, 47 persen suka pada era  Reformasi.

"Dulu pemerintah tidak mengekpos sidang Isbat sehingga polemik di tingkat publik tidak tinggi. Pada era Reformasi  publik semakin kritis," ujar Rully.

Ikuti Whatsapp Channel Republika