REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemprov DKI Jakarta tidak akan memaksakan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) pada tiga BUMD besar yang tidak disetujui DPRD DKI Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama mengatakan anggota DPRD DKI Jakarta ada yang setuju dan tidak. Ahok pasrah jika nantinya PT Jakarta Propertindo hanya akan mendapat Rp 600 miliar.

PMP Jakpro nantinya akan digunakan untuk pembelian Palyja dan penjualan aset yang merugi. "Misal Pluit Junction, itu mau kita tawarin ke Emporium dengan harga yang bagus," ujarnya.

Selain itu Bank DKI juga akan ditambahkan PMP dari awalnya Rp 450 miliar ditambahkan Rp 1 Triliun. Jika nantinya akan go public, cadangan modal yang diberikan syarat oleh Bank Indonesia, Bank DKI saat ini mengalami defisit.

Sehingga perlu suntikan dana dari Pemprov DKI Jakarta agar memiliki cadangan modal yang cukup. Tahun depan akan dibicarakan kembali masalah PMP tersebut.

Apalagi Tahun 2013 hanya tinggal beberapa bulan lagi. Dia optimis tahun depan DPRD akan setuju seluruhnya jika APBD 2014 dapat mencapai Rp 65 Triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika