REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aksi penembakan misterius (petrus) makin marak. Indonesia Police Watch (IPW) menilai Polri tidak berdaya mencegah dan menangkap pelakunya. Selama 45 hari terakhir sudah terjadi 20 kasus penembakan misterius dan hanya satu pelakunya yang berhasil ditangkap polisi, yakni ditangkap Polres Boyolali, Jawa Tengah.

Dalam siaran persnya kepada Republika, Ahad (1/9) IPW mendata, aksi petrus terjadi mulai dari Aceh hingga Papua. Dari 20 kasus petrus tersebut, 10 kasus terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sasarannya, 10 mobil, tiga halte Transjakarta, satu rumah polisi, empat polisi ditembak, dan satu penembakan pada TNI.

Dari peristiwa itu, tiga orang luka dan lima tewas. Tiga di antara yang tewas adalah polisi.  "Ironis memang, di negeri ini makin banyak 'koboi' yang main tembak sembarangan," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane.

Menurut Nata, aksi main tembak ini terjadi akibat dua hal. Pertama, pemerintah sangat permisif terhadap keberadaan senjata api di kalangan sipil dan tidak ada kebijakan untuk memberantas secara total. Hal ini diperparah dengan sikap pemerintah yang memungut PNBP bagi warga sipil yg memegang senjata api. Akibatnya, keinginan warga sipil memiliki senjata api kian tinggi.

Akibatnya, aksi penyelundupan senjata api ke Indonesia kian deras dan produksi senjata api rakitan makin diminati banyak orang. Sikap permisif pemerintah terlihat pula dari pembiaran pada keberadaan airsoft gun. Senjata mainan yang mirip dengan senjata orisinal dan organik itu dibiarkan bebas di pasaran.

Kedua, aparat kepolisian tidak serius menindak warga sipil yang memegang senjata ilegal. Mantan pejabat yang sewenang-wenang dengan senjata apinya tidak diproses secara hukum dan cenderung dibiarkan.

"Ketika polisi tidak mau memberikan kepastian hukum, rakyat pun kian nekat main hakim sendiri dan melakukan aksi koboi di jalanan. Jika pemerintah dan polisi tidak tegas dalam melakukan penegakan hukum, aksi main tembak di jalanan akan terus berkembang di negeri ini," kata Neta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika