REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Untuk meningkatkan kinerja dan integritas pegawai negeri sipil (PNS) sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja dihadirkan untuk memberikan kuliah umum di hadapan ratusan pegawai KPU.

"Yang ikut bukan hanya komisioner, kepala biro, tetapi seluruh pegawai KPU. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan bersama tentang banyak hal, sehingga pegawai KPU tidak hanya mengurusi surat menyurat," kata Komisioner KPU Sigit Pamungkas, di kantor KPU, Jakarta, Senin (16/9).

Dengan kuliah umum dari pimpinan KPK, menurut Sigit, penyelenggara pemilu bisa mendapatkan persektif lain tentang bekerja. Bagaimana konsep-konsep integritas dalam membangun kinerja sebagai penyelenggara pemilu bisa dibangun.

Acara serupa dengan konsep yang santai, lanjut Sigit, akan digelar secara reguler satu kali setiap dua pekan. Dengan mendatangkan pembicara-pembicara dari institusi yang dikenal memiliki reputasi baik dan terukur.

Pimpinan KPK, Adnan Pandu Praja mengatakan, membangun integritas bagi penyelenggara pemilu sangat penting. Mengingat penyelenggara pemilu merupakan institusi yang menghasilkan pejabat-pejabat publik yang menjalankan fungsi legislasi di parlemen.

Sementara di satu sisi, Indonesia berhadapan dengan kenyataan, pelaku korupsi paling tinggi adalah pejabat kepolisian dan pejabat parlemen. Bahkan, pada tahun 2009 hingga 2012, anggot parlemen menduduki peringkat teratas sebagai pelaku korupsi.

"Anggota dewan itulah produk KPU. Kalau tidak bekerja denga baik, muncullah anggota-anggota parlemen yang tidak baik dan akhirnya terjebak korupsi. Maka perlu membangun kinerja jajaran KPU dengan baik," ujar Adnan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika