REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kedatangan beberapa politikus Partai Demokrat ke peresmian organisasi masyarakat (ormas) bentukan Anas Urbaningrum bisa berujung sanksi.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, sanksi itu bisa jadi berupa rotasi bagi pemangku jabatan di DPR

"Kalau dia memimpin fraksi atau komisi, jelas. Sanksi bisa merebak ke sana (rotasi)," kata Max, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/9). Namun, ia juga mengatakan, bisa saja sanksi hanya berupa peringatan. Ia menyerahkan semuanya itu kepada penilaian DPP Partai Demokrat.

Salah satu yang datang ke pendeklarasian ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) adalah Gede Pasek Suardika. Pasek merupakan Ketua Komisi III DPR RI. Mengingat posisinya itu, Max menilai sanksi bisa mengarah pada rotasi. "Saya kira dampak memiliki jabatan di DPR bisa jadi rotasi," kata dia.

Max sebenarnya melihat secara formal tidak ada yang menjadi masalah. Ia juga mengatakan, adanya loyalis Anas bukan hal baru. Hanya saja, menurut dia, masalahnya kali ini adalah soal etika politik. Apalagi ketika pendeklarasian ormas itu berbarengan dengan acara Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. "Etika politik ini yang harus dicermati," ujar dia.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, sudah memanggil orang-orang yang datang ke pendeklarasian ormas Anas. Ia mengaku kecewa dan memberikan teguran keras. Menurut dia, seharusnya semua elemen harus menunjukkan loyalitas. "Harus ada integritas dan loyalitas," kata dia. 

Meskipun adanya gesekan, Max menilai tidak menganggu keutuhan partai.  Ia mengatakan, elektabilitas partai berlambang bintang mercy itu tidak ditentukan oleh satu dua orang.

Menurut dia, lebih baik saat ini semua elemen partai, baik di DPR ataupun DPD, fokus untuk bisa mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Selain itu, bisa turun langsung ke daerah-daerah pemilihan. "Elektabilitas bisa lebih baik," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika