REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan penggunaan angkutan publik untuk menekan angka kemacetan. Opsi tersebut diambil karena belum ada langkah penolakan atas munculnya mobil murah hemat energi, atau low cost green car (LCGC).

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Irvan Wahyu Drajad mengatakan, pihaknya tidak bisa membatasi masyarakat untuk tidak membeli mobil murah tersebut. Namun, sebagai pilihan lain, akan ada peningkatan angkutan publik seperti tram atau monorel.

"Jadi kita menyediakan transportasi massal agar mereka beralih," kata Irvan pada ROL saat dikonfirmasi, Kamis (19/9).

Irvan menuturkan, guna mengantisipasi kemacetan di sejumlah titik yang dinilai rawan padat lalu lintas, akan ada pemberlakuan tarif parkir yang mahal. Menurutnya secara tidak langsung hal tersebut memaksa masyarakat tidak menggunakan kendaraan pribadi.

Sambil menunggu pengerjaan tram dan monorel, kata Irvan, pihaknya akan membangun akses pelebaran jalan di berbagai sisi, seperti penambahan ruas jalur pinggir kota (frontage road), dan  lingkar luar timur tengah (midle east ring road). "Tentunya kami bersama pihak kepolisian akan memberlakukan rekayasa lalu lintas," ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini memang mengatakan, tengah mendisain jalan alternatif di sejumlah titik rawan macet. Namun, dia belum memberikan pernyataan langsung terkait dampak beredarnya mobil murah tersebut di kota pahlawan.

"Ibu kondisinya sedang tidak memungkinkan untuk wawancara," kata Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Muhammad Fikser usai rapat dengan Risma di Balai Kota Surabaya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika