REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Indonesia Police Watch (IPW) menyatakan Polda Papua tidak menunjukkan sikap profesional dalam menuntaskan kasus Aipda Labora Sitorus terkait kepemilikkan `rekening gendut` Rp1,5 triliun sehingga dikhawatirkan majelis hakim dalam persidangan akan membebaskannya.

"Sangat disayangkan sikap Polda yang memaksakan pelimpahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ke kejaksaan pada 19 September 2013, sebab BAP itu sangat lemah dan tidak menunjukkan polisi bertindak profesional," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane melalui siaran persnya yang diterima Antara, di Jakarta, Jumat (20/9) malam.

Ia menilai di dalam BAP Labora Sitorus tidak disebutkan adanya pihak lain terlibat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dituduhkan kepada Labora. Padahal Labora memiliki data-data lengkap bahwa 33 pejabat Polri menerima aliran dana tersebut.

Dari BAP itu, kata dia, terlihat polisi mencoba melindungi ke-33 pejabatnya yang menerima aliran dana itu. Akibatnya BAP TPPU Labora menjadi lemah.

"Dalam BAP tersebut polisi terlihat sangat kerepotan untuk membuktikan pidana pokok yang dituduhkan kepada Labora, yakni pasal penimbunan BBM dan Illegal logging," katanya.

Karena itu, kata dia, kejaksaan harus bekerja keras melengkapi BAP Labora dengan cara memburu aliran dana yang diterima 33 pejabat Polri. Jika tidak, Kejaksaan akan memegang bola panas karena ketidakprofesionalan polisi.

Jika perkara ini dilimpahkan ke pengadilan maka dikhawatirkan hakim akan membebaskan Labora Sitorus. "Sebab pada 2007 dan 2010, Labora juga pernah dituduh dengan perkara yang sama tapi perkaranya dihentikan karena BAP nya sangat lemah dan Labora dinyatakan tidak terbukti bersalah," katanya.

Dalam perkara ini, PPATK seharusnya ikut membantu memberikan data-data transaksi atau aliran dana Labora kepada 33 pejabat Polri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika