REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Iwan Darmawan berpendapat, KPK kerap menunjukkan sikap diskriminatif terkait pengakuan-pengakuan mantan bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Ia mencontohkan, ketika Nazaruddin meneriakkan perilaku 'kejahatan' sesama teman bermain politiknya, baik dari Demokrat maupun dari luar Demokrat --termasuk dari birokrat, KPK terlihat antusias menyikapi dengan menyambut menggunakan kata kunci 'akan segera menindak-lanjutinya'.

"Namun, saat Nazarudin mengungkapkan 'permainan tawar-menawar' di dalam tubuh KPK, lembaga antikorupsi itu tidak antusias meresponnya seperti menyikapi teriakan lain Nazarudin?" kata pengajar hukum pidana tersebut kepada wartawan akhir pekan lalu.

Jadi, kata akademisi yang juga musikus penggagas 'law in art' ini, sesungguhnya tanpa disadari, atau jangan-jangan memang dengan penuh dengan kesadaran, KPK sudah menerapkan pola standard ganda menyikapi pernyataan Nazarudin. "Kita kan ingat saat Nazarudin membuka aib pimpinan KPK dan satu Deputinya, kok tidak ada perkembangan penanganannya sampai sekarang?" sindir pria penyuka musik itu.

Pria berpostur tinggi ramping itu menyarankan, KPK jangan sampai 'menari-nari' di dalam gendang politik Nazarudin. "KPK bisa kok menggunakan 'gendang hukum' yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Saya sebagai akademisi sangat menyayangkan jikalau KPK sudah mulai bersikap tidak sama adil menyikapi teriakan tersebut, itu sama saja bahwa KPK sudah terpolitisasi," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika