REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menjelaskan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman yang mereka lakukan dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dalam mengamankan data pemilu. Pengamanan data pemilu dinilai harus steril dan bebas intervensi dari pihak mana pun.
"Kami sudah agendakan rapat dengar pendapat dengan KPU untuk menjelaskan bentuk kerja sama seperti apa yang mereka lakukan. Bentuk pengamanan data pemilunya seperti apa, kerja sama itu kan inisiatif KPU," kata Wakil Ketua Komisi II Abdul Hakam Naja, Senin (30/9).
Menurut Hakam, Komisi II sebelumnya memang belum pernah diberitahukan tentang kerja sama dengan Lemsaneg oleh KPU. Meski diakuinya, KPU telah menyampaikan betapa pentingnya pengamanan data pemilu dilakukan. Agar kebocoran data pemilu yang pernah terjadi pada periode sebelumnya tidak terulang.
Namun, lanjut Hakam, pengamanan data pemilu yang melibatkan pihak di luar KPU juga harus dicermati. Jika memang keterlibatan Lemsaneg dipandang sangat perlu, harus disiapkan bagaimana pengawasannya.
"Pengamanan data pemilu harus steril dan tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. Untuk menjamin data benar-bernah bersih, pengawasan terhadap lemsaneg mutlak dilakukan," ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Hakam menambahkan, pengawasan dan audit terhadap semua langkah yang diambil Lemsaneg dalam pengamanan data pemilu harus dilakukan. Sehingga, tercipta transparansi dalam pengolahan data pemilu bagi semua pihak. Tidak hanya DPR, tetapi juga masyarakat dan partai politik sebagai peserta pemilu.
Sebelumnya, Lemsaneg mengatakan siap menjamin data informasi milik KPU pada pelaksanaan pemilu 2014 tidak akan bocor. Pengamanan data mulai dari sistem informasi di KPU pusat hingga daerah akan dikawal Lemsaneg hingga pemilu 2014 selesai.
"Kami menjamin tidak akan ada kebocoran data dalam Pemilu, termasuk data center (pusat data) pasti kami amankan karena itu yang paling rawan," kata Kepala lemsaneg Mayjend TNI Djoko Setiadi usai penandatanganan nota kesepahaman dengan KPU di kantor KPU, Jakarta, selasa (24/9).
Ikuti Whatsapp Channel Republika