REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Perencanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Lampung diminta lebih transparan kepada rakyat agar peluang korupsi semakin kecil.

Sejumlah aktivis yang menamakan diri Aliansi Gerakan Masyarakat Antikorupsi (Gemak) Lampung menggelar aksi unjuk rasa di DPRD dan kantor Gubernur Lampung, Selasa (1/10). Mereka mendesak dewan dan gubernur transparan soal Rencana APBD.

Gemak yang terdiri dari Lembaga Kampud Lampung, LSM Jak Lampung dan LSM Galak Lampung, mendesak DPRD dan gubernur segera umumkan kepada publik dalam pengelolaan anggaran, karena anggaran tersebut dari dan untuk rakyat.

"Jangan hanya diam-diam saja. Rakyat Lampung perlu tahu ke mana saja anggaran tersebut digunakan. Kalau diam saja, peluang korupsi cukup besar," ungkap Yanto salah seorang pendemo.

Koordinator Aksi dari Gemak, Slamet Riyadi mengatakan satuan kerja perangkat daera: di lingkungan pemprov Lampung harus transparan apalagui kalau rakyat meminta informasi APBD 2013.

Menurut dia, informasi pengelolaan APBD harus diketahui rakyat sehingga pelaksanaannya dapat diawasi rakyat langsung di lapangan.