REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – -- Layanan system komputerisasi haji (siskohat) Kementerian Agama masih dikerjakan secara manual. Padahal, layanan tersebut dipakai untuk mengelola urusan pendataan jamaah haji yang semestinya mudah diakses dan memiliki keterhubungan antar instansi terkait.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa, yang  ikut melakukan kunjungan pengawasan ke kantor Siskohat Madinah mengatakan, servernya ternyata sangat tergantung dengan Jakarta, sehingga saat layanan siskohat di Madinah diminta memperlihatkan cara kerja dan menunjukkan data jamaah petugas di sana tidak berkutik sama sekali.

"Hanya dapat mengatakan bahwa semua data sangat tergantung server Jakarta. Bahkan mereka juga tidak dapat melihat data yang ada secara offline,” kata Ledia Hanifa.

Belum maksimalnya layanan komputerisasi ini salah satunya menyebabkan persoalan kedatangan dan keberangkatan jamaah haji tidak dapat terupdate dan bahkan tidak dapat diantisipasi petugas di tempat tujuan. Karenanya, Ledia  meminta pemerintah segera memperbaiki layanan siskohat. Selain itu persoalan basis pengolahan data yang terintegrasi harus segera diselaikan agar dapat menjembatani kebutuhan data dan kecepatan updatenya antar lembaga yang berkaitan.

“Anggaran yang dialokasikan dalam APBN untuk siskohat di Kemenag saja besar,  lebih dari Rp 35 miliar pada tahun anggaran 2013. Anggaran negara sebesar ini  tentu  menjadi tidak tepat guna bila pengelolaan datanya ternyata masih mengandalkan gaya manual," tutupnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika