REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Partai Golkar membantah penundaan pelaksanaan rapat pimpinan nasional (rapimnas) Golkar terkait manuver politik yang kerap dilontarkan Ketua Dewan Pertimbangan, Akbar Tandjung.

"Tidak. Golkar sudah biasa berdemokrasi. Ibarat perusahaan ini sudah terbuka, semuanya punya saham dalam perusahaan ini," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Ade Komaruddin kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (8/10).

Ade membantah anggapan sejumlah media, Akbar Tandjung akan menggunakan ajang rapimnas sebagai momentum mengevaluasi pencapresan Ical. Menurutnya, Akbar hanya berkeinginan mengevaluasi kinerja partai terkait upaya pemenangan di pemilu legislatif dan Pilpres 2014. "Beliau clear menyampaikan itu ke saya," ujarnya.

Kritik merupakan hal wajar dalam sebuah partai politik terbuka seperti Golkar. Ade bahkan menyatakan kritik harus terus ditumbuhkan dengan tidak melanggar prinsip organisasi partai. Ia mencontohkan keputusan partai mencapreskan Aburizal Bakrie.

"Misalnya kalau partai sudah putuskan pencapresan Pak Ical itu semua harus ikutin. Ini untuk urusan pemenangan, bukan urusan pencapresannya. Ini harus menjadi concern semua pihak," katanya.

Ade memastikan tidak terjadi ketegangan di pengurus DPP yang mengakibatkan pelaksanaan rapimnas ditunda. Ia berkata, yang sebenarnya terjadi saat ini adalah DPP sedang melakukan berbagai pendekatan antar pengurus guna menyelesaikan persoalan bersama. "Tidak ada ketegangan politik di DPP. Yang ada adalah soal pendekatan, bagaimana caranya. Ini akan clear kalau kita duduk bersama," katanya.

Sedianya Rapimnas ke-IV Golkar akan digelar pada 20 Oktober 2013. Namun dengan berbagai pertimbangan rapimnas mesti diundur hingga pertengahan november. Salah satu acuan pertimbangan adalah soal persiapan tempat dan materi rapimnas yang belum mantap.

Ikuti Whatsapp Channel Republika