REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Dinas Pendidikan Provinsi Banten masih memiliki utang pada salah satu percetakan di Tangerang, sebesar Rp 3 miliar untuk pencetakan soal ujian nasional (UN) 2013 sekolah dasar di daerah itu.
"Pengadaan lembar soal UN untuk sekolah dasar diserahkan ke kita, dan kami mempercayakan salah satu percetakan di Tangerang untuk pengadaan soal itu, namun sampai sekarang biaya cetak belum dibayar," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Hudaya Latuconsina di Serang, Kamis (10/10).
Pengadaan soal untuk UN, kata dia, tidak bisa ditunda karena harus dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dan serentak di seluruh Indonesia.
Karena itu, kata dia, meski anggaran dari pusat belum turun, pencetakan tetap dilakukan, dengan perjanjian akan dibayar kemudian, dan pihak percetakan menyetujuinya.
Anggaran untuk pengadaan soal UN SD, kata dia, awalnya "dibintangi" sehingga tidak bisa dicairkan, namun setelah "bintangnya" dicabut juga belum dapat dicairkan sampai sekarang.
"Pada beberapa kali pertemuan dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita selalu menanyakan masalah itu, dan mendapat jawaban 'nanti pasti dicairkan'," katanya.
Pihak percetakan, kata dia, sudah beberapa kali mengajukan penagihan, namun setelah dijelaskan bahwa anggarannya belum turun dari pusat, mereka pun bisa mengerti.
Sedangkan untuk biaya UN SMP dan SMA/sederajat, menurut dia, langsung dicairkan oleh pemerintah pusat sekitar Rp 17 miliar, dan langsung disalurkan pada panitia UN di delapan kabupaten/kota di Banten.
"Untuk biaya UN SMP dan SMA/sederajat kita sedang menunggu laporan pertanggungjawabannya untuk disampaikan ke kementerian, sampai sekarang laporan yang masuk baru 90 persen," katanya.
Ia menyatakan laporan pertanggungjawaban dana UN harus dibuat oleh kabupaten/kota sebagai pengguna, sedangkan dari provinsi cukup sebatas penyerahan pada panitia UN di kabupaten/kota.
Ikuti Whatsapp Channel Republika