REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Politik DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani membantah partainya ingin merebut kursi Gubernur Banten dari Ratut Atut Chosiyah.

Puan berkata, PDI Perjuangan menyerahkan proses pergantian jabatan Atut pada aturan yang berlaku. "Kan ada aturannya, jika seorang gubernur berhalangan tetap, tentu saja yang jadi penggantinya adalah wagub, itu mah tinggal tunggu prosesnya saja," kata Puan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/10).

Selama ini, kata Puan, PDI Perjuangan tidak pernah melontarkan pernyataan yang mendiskreditkan Atut. Puan menghormati proses hukum yang dialami Atut di KPK.

"Saya rasa semua kader tidak pernah ikut-ikut mendorong supaya Atut tidak lagi jadi Gubernur Banten," kata Puan.

Ketua Fraksi PDIP DPR ini menyayangkan tudingan yang dialamatkan ke partainya. Menurutnya tudingan ini bisa menciptakan kesan politik di Indonesia berlangsung tanpa etika. Kalau sudah begitu, imbuh Puan, rakyat akan semakin apatis terhadap politik. "Bagaimana rakyat dapat percaya pada kita dalam berikan pendidikan politik," ujarnya.

PDI Perjuangan, masih kata Puan, menjunjung azas praduga tak bersalah. Alih-alih menggoyang Atut, putri Presiden RI kelima ini justru berharap proses hukum Atut bisa berjalan dengan baik dan benar. "Tidak ada kepikiran bahwa kami ingin wakil gubernur kami untuk menggantikan Atut," imbuh Puan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika