REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Puluhan buruh mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) agar tidak –sekadar-- menjadi 'wasit' atas berbagai persoalan pelaksanaan upah minimum kabupaten/ kota (UMK) di daerah ini.
Pemprov Jateng juga didesak untuk mengawal pelaksanaan UMK ini dengan menjalankan dengan benar berbagai ketentuan dan konstitusi yang mengatur.
Hal ini terungkap dalam aksi demo puluhan pekerja Kota Semarang, yang tergabung dalam gerakan Buruh Berjuang (Gerbang), yang dipusatkan di bundaran eks videotron dan kantor Disnakertransduk Provinsi Jawa Tengah, Kamis (17/10).
Menurut koordinator aksi, Suwardiyono, terkait dengan persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan UMK, Gubernur dan pemerintahannya justru hanya bertindak sebagai 'wasit.'
Indikasi ini sudah terlihat sejak proses penentuan besaran UMK. "Gubernur hanya menerima apapun usulan bupati dan wali kota serta masukan dari dewan pengupahan yang –jamak-- bekerja hanya dengan aturan formal, tanpa melihat substansi yang persoalan kesejahteraan buruh," katanya menegaskan.
Menurut Suwardiyono, dalam menghitung 100 atau sekian persen kebutuhan hidup layak (KHL) hanya menggunakan rata-rata hasil survei bulan Januari hingga prediksi Desember.
Padahal, kondisi yang dihadapi buruh di lapangan jauh berbeda. Buruh masih saja dihadapkan pada persoalan kenaikan harga yang tak terkendali.
Ia pun berpendapat, jika mekanisme ini masih saja dilakukan, maka dapat dipastikan upah riil buruh akan semakin menurun.
Ironisnya, pemerintah yang memiliki 50 persen suara di dewan pengupahan tak dapat berbuat banyak. Lagi- lagi pemerintah lebih memilih mengabaikan hak dan kesejahteraan kaum buruh.
"Yang lebih sarkas, ini sama saja pemerintah bersama dengan lembaga- lembaga bentukanya sengaja untuk memiskinkan kaum buruh," katanya menegaskan.
Untuk itu, gerakan buruh berjuang juga menagih komitmen Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam mengangkat kesejahteraan para buruh.
"Apakah Pak Ganjar punya target dalam konteks ini, atau juga hanya bertindak sebagai wasit, seperti kepala daerah sebelumnya," kata Suwardiyono menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika