REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan ia merupakan salah satu dari korban pers. Meskipun demikian ia berterima kasih karena kritikan dan kecaman yang dilakukan media telah menjadi cambuk untuk melaksanakan tugasnya lebih baik dan menjadikan dirinya bertahan.
"Saya salah satu korban pers, tetapi sekaligus saya berterimakasih kepada pers," kata Presiden Yudhoyono saat memberikan sambutan dalam silaturahmi dengan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) periode 2013-2015 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (23/10).
"Kalau saya tidak dikritik, dikecam sejak hari pertama saya jadi Presiden, mungkin saya sudah jatuh, mungkin saya semau-maunya, mungkin gegabah dalam mengambil keputusan, mungkin kebijakan saya malah aneh-aneh, mungkin saya merasa wah saya bisa memimpin bisa berbuat apa saja, saya berterimakasih terhadap semua itu," tambah SBY.
Silaturami tersebut sekaligus juga pengumuman susunan Pengurus PWI Pusat periode 2013-2015. Ketua Umum adalah Margiono, Ketua Dewan Kehormatan Ilham Bintang, Ketua Dewan Penasehat Tarman Azzam, Ketua PWI Foundation Sofyan Lubis. Selain itu juga sejumlah perangkat lainnya diantaranya Ketua Confederation of ASEAN Journalists Akhmad Khusaeni, Ketua Biro Kerjasama Luar Negeri Teguh Santosa.
Presiden dalam kesempatan itu mengungkapkan isi hatinya terkait apa yang dirasakannya sebagai Presiden dan pemberitaan media massa. Presiden mengungkapkan sejumlah kritikan, di antaranya berita-berita yang muncul karena sumber yang tidak jelas, penggunaan media sosial sebagai sumber berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, berita yang berbau fitnah, pers yang mengadili, serta banyak berita yang tidak melakukan cek silang.
Presiden memberi contoh salah satu di antaranya terkait dengan berita penunjukan Komjen Pol Sutarman untuk diusulkan sebagai pengganti Kapolri Timur Pradopo. "Apa yang diberitakan, dibangun keadaan, atau isu, atau berita bahwa sebenarnya Komjen Sutarman itu tidak diusulkan oleh atasannya alias Kapolri, tetapi SBY dilobi oleh seseorang akhirnya munculah nama Sutarman," kata Presiden.
Berita tersebut muncul baik di media online, media elektronik, maupun media cetak. Berita tersebut dimuat dan diberitakan seusai Komjen Sutarman menjalani uji kelayakan dan kepatutan DPR yang konon DPR RI cenderung menyetujui usulan terhadap pengangkatan Komjen Sutarman itu. "Itu berita yang dibangun," kata Presiden.
Presiden mengatakan berita tersebut tidak benar, tidak sesuai fakta dan tidak ada cek terhadap informasi yang dimiliki kepada pengambil kebijakan. Presiden menceritakan bahwa sesuai dengan UU dan aturan yang berlaku maka yang mengusulkan calon Kapolri adalah Kompolnas dan mengajukan secara tertulis kepada presiden. Kedua, menurut Presiden, sebelum diputuskan dan dibawa ke DPR RI, maka Kapolri juga mengajukan usulan.
Presiden melanjutkan, Kompolnas mengajukan empat nama, di antaranya ada Komjen Sutarman begitu pula Kapolri mengajukan empat nama di antaranya ada Komjen Sutarman.
"Kebetulan empat nama itu sama, maka gugurlah sudah cerita yang dibangun bahwa Sutarman itu tidak diusulkan oleh Kapolri, tidak diusulkan oleh Kompolnas tiba-tiba dipilih oleh SBY, hanya untuk membangun cerita ada sesorang yang melobi, yang datang ke SBY agar calon itu digolkan, Sutarman peringkat pertama diusulkan, senioritas dan lain-lain," kata Presiden.
Presiden menambahkan, dalam menetapkan Sutarman juga melalui sistem dengan mengadakan rapat di jajaran terkait di antaranya dengan Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Kapolri Timur Pradopo, Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman untuk mengetahui profil kandidat.
Presiden mengingatkan media di era kebebasan pers ini memiliki kekuasaan yang sangat besar. Untuk itu, Presiden meminta agar pers dapat menjaga supaya kekuasaan tersebut tidak dislahgunakan. "Ingat Lord Acton, 'power tend to corrupt, power absolutely, absolutely corrupt' (Kekuasaan cenderung korup, kekuasaan absolut, pasti korup)," kata Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika