REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Hanura meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) terlebih dahulu menyerahkan salinan daftar pemilih tetap (DPT) ke partai politik sebelum diumumkan ke masyarakat. Alasannya, agar ada proses saling mengawasi antara peserta dan penyelenggara pemilu. 

"Hanura berharap partai politik diberikan salinan DPT sebelum ditetapkan oleh KPU," kata Wasekjen DPP Hanura Bidang Hukum dan HAM DPP Hanura, Kristiawanto di Jakarta, Rabu (30/10).

Kristiawanto mengatakan, KPU tidak boleh menyepelekan persoalan jumlah DPT. Karena data DPT yang akurat merupakan kata kunci penyelenggaraan pemilu yang jujur dan demokratis. "Jika DPT pemilu 2014 bermasalah, maka secara otomatis pemilu 2014 akan bermasalah dan hasil pemilu akan menjadi cacat," ujarnya.

KPU juga diminta bisa memanfaatkan waktu secara optimal untuk membenahi data DPT yang masih bermasalah. Ia mengaku khawatir jika KPU gagal mengoptimalkan sisa waktu yang tersisa masyarakat akan kehilangan kepercayaan. 

"KPU punya waktu hingga 4 November. Kami khawatir jika sampai terjadi penundaan lagi karena masalah DPT, masyarakat akan curiga dan akan muncul ketidakpercayaan masyarakat pada penyelenggara pemilu," katanya.

Ia mengatakan, persoalan DPT yang selalu terjadi bisa mengurangi derajat kualitas hasil pemilu. Dia berharap persoalan itu tidak terjadi lagi pada pemilu 2014. "Penyempurnaan DPT perlu melibatkan semua stakeholder, dan tidak hanya terpaku pada data-data KPUD Provinsi atau kabupaten/kota," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika