REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Pekan lalu, negara-negara Eropa Barat mengecam Amerika Serikat karena operasi intelijen. Akan tetapi pekan ini, negara Eropa Barat harus siap menerima kecaman dari berbagai pihak karena aktivitas mata-mata tersebut.
Berdasarkan laporan terbaru The Guardian, beberapa negara Eropa Barat bekerja sama dalam kegiatan spionase. The Guardian, mengutip dari dokumen Edward Snowden, menyebutkan selama lima tahun terakhir Inggris, Jerman, Perancis, Spanyol, Swedia dan Belanda menyadap internet dan lalu lintas telepon.
Metode yang mereka lakukan mirip dengan Badan Keamanan Nasional, yaitu memanfaatkan kabel serat optik dan diam-diam bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi swasta. Badan yang memiliki peran utama adalah Markas Besar Komunikasi Pemerintah Inggris (GCHQ).
GCHQ selama ini membujuk badan intelijen di negara-negara itu untuk bekerja di bawah hukum nasional. Padahal, di Eropa badan intelijen dibatasi gerak-geriknya.
Laporan ini, dikutip dari Reuters, berpotensi membuat malu para pemimpin Eropa. Khususnya Jerman dan Perancis yang paling vokal memprotes program pengawasan lintas negara AS.
Pada Jumat kemarin, Jerman dan Brasil kemarin memberikan rancangan resolusi ke Komite Majelis Umum PBB. Mereka menyerukan untuk mengakhiri pengawasan yang berlebihan, pengumpulan data dan invasi ilegal lainnya.
Di dalam negeri sendiri, baik rakyat Jerman maupun koalisi pemerintah sama-sama mengecam aksi AS. Menteri Kehakiman Jerman, Sabine Leutheusser Schnarrenberger, juga mengingatkan pemerintah Inggris untuk melakukan tindakan yang sama.
Hal ini karena The Guardian sebelumnya menyebutkan GCHQ memiliki program penyadapan serat kabel optik translantik yang disebut Tempora Program.
Sabine mengatakan masyarakat bebas dan demokratis tak bisa berkembang jika negara melakukan tindakan rahasia.
Sementara mantan karyawan kontrak NSA, Edward Snowden, mengirim surat terbuka kepada Kanselir Angela Merkel. Snowden mengharapkan dukungan internasional untuk menghentikan AS menghukum dirinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika