REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Myanmar akan membebaskan sejumlah tahanan politik bulan ini untuk memenuhi janji presidennya, yang reformis, untuk membebaskan semua tahanan itu pada akhir tahun ini, kata satu tim yang dibentuk, Rabu (6/11).
Satu komite yang beranggotakan 19 orang dan dibentuk Presiden Thein Sein untuk mengidentifikasi para tahanan politik itu telah merekomendasikan 63 orang yang akan dibebaskan dan itu akan segera dilakukan, kata Nyan Win, mantan tahanan dan anggota tim itu kepada Reuters.
Pembebasan seperti itu akan sejalan dengan jaminan Thein, yang ia ucapkan dalam kunjungan ke Inggris pada Juli lalu dan menegaskan janji-janji Myanmar bahwa reformasi politiknya sungguh-sungguh dan tidak dangkal, seperti banyak para pengeritik katakan.
Pada akhir lima dasa warsa kekuasaan militer tahun 2011, jumlah tahanan politik diperkirakan 2.500 orang terdiri atas para aktivis, wartawan, politisi dan bahkan pelawak dan artis mendekam di penjara-penjara, sering berada dalam kondisi buruk.
"Presiden itu beberapa kali mengatakan tidak akan ada lagi tahanan politik pada akhir tahun ini. Jadi kita dapat mengharapkan pembebasan mereka setiap saat," kata Nyan Win, pembantu dekat pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi. Seorang pejabat senior kementerian dalam negeri belum menerima instruksi dari presiden untuk membebaskan para tahanan.
Pembebasan para tahanan politik merupakan hal penting bagi dukungan Barat bagi Thein Sein. Mantan jenderal yang menjadi orang keempat dalam kepemimpinan junta itu selama dua dasa warsa mengabaikan seruan internasional untuk membebaskan para tahanan.
Saat berada di pemerintah sipil, ratusan tahanan politik telah dibebaskan dalam 12 amnestil. Langkah itu ukup meyakinkan Amerika Serikat, Uni Eropa dan Australia untuk menangguhkan sebagian besar sanksi dan mengizinkan dimulainya kembali investasi dan bantuan pembangunan kepada salah satu dari negara-negara termiskin Asia itu.
Tetapi perlu lebih banyak lagi harus dilakukan, kata para pengeritik dan PBB. Saat ini Sekitar 150 tahanan politik masih tetap mendekam di beberapa penjara Myanmar dan 230 orang lainnya menghadapi tuduhan menyangkut kegiatan politik,kata Asosiasi Bantuan bagi Tahanan Politik di Myanmar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika