REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Jafar mengatakan, penyadapan yang dilakukan pemerintahan Amerika Serikat (AS) dan Australia di wilayah Indonesia merupakan bentuk pelanggaran kedaulatan Indonesia.

"Penyadapan itu bagian dari penjajahan bidang teknologi informasi Indonesia," kata Marwan kepada wartawan di Komplek  Parlemen Senayan, Jakarta, Jum'at (8/11).

Marwan mengatakan, saat ini Indonesia sudah ibarat rumah kaca. Segala hal yang dilakukan dan terjadi di Indonesia bisa diawasi lewat aksi-aksi intelejen. "Indonesia sudah seperti rumah kaca. Apapun yang ada di Indonesia ini sudah bisa dilihat dan diketahui," ujarnya.

Pemerintah, khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta harus segera melakukan tindakan-tindakan pengamanan. Dia mendesak, SBY harus membangun sistem yang bisa menangkal penyadapan.

"Kedaulatan negara itu tidak hanya lewat fisik, tapi kedaulatan negara itu harus dijaga juga melalui teknologi komunikasi," katanya.

Penyadapan menjadi cermin institusi intelejen negara tidak berjalan maksimal. Marwan mengatakan Badan Intelijen Negara (BIN), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan Departemen Luar Negeri (Deplu) harusnya bisa mengatisipasi penyadapan itu. "BIN, Lemsaneg, tidak berfungsi dengan baik," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika