REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA --Mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla menilai seorang pemimpin yang jujur itu tidak cukup karena jika tidak menguasai persoalan justru akan mudah dibodohi anak buahnya.
"Pemimpin memang harus jujur tapi jujur saja tidak cukup, karena itu pemimpin harus menguasai persoalan," katanya saat berbicara dalam Dialog Kebangsaan di ACC Universitas Airlangga Surabaya, Jumat.
Di hadapan ratusan mahasiswa Unair Surabaya dalam dialog yang juga menampilkan Ketua Dewan Perwakila Daerah (DPD) RI Irman Gusman itu, ia menegaskan bahwa pemimpin itu juga harus bertindak negarawan.
"Negarawan itu melihat masa depan bangsanya itu tidak cukup dalam 1-2 tahun ke depan, melainkan melihatnya dalam kepentingan jangka panjang dalam satu generasi selama 20-30 tahun," katanya.
Selain itu, pemimpin tidak boleh bergantung kepada negara lain. "Pemimpin itu tidak perlu izin pada negara lain, tapi perlu izin dari rakyat karena rakyatlah yang menentukan dia," kata Ketua Umum Palang Merah Indonesia yang menyempatkan diri berziarah ke makam Sunan Ampel itu.
Tentang ramalan pihak luar bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara maju dalam 20-30 tahun, ia menyatakan ramalan itu tidak ada artinya bila bangsa Indonesia tidak berbuat sejak sekarang.
"Prioritas bangsa ini tidak hanya politik, tapi politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan budaya, jadi semuanya simultan," kata Ketua Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia itu.
Senada dengan Jusuf Kalla, Ketua DPD RI Irman Gusman meminta mahasiswa untuk mengawal Pilpres atau Pemilu 2014 agar masa transisi di Indonesia tidak terlalu lama. "Masa transisi itu harus dihentikan, karena itu pilihlah pemimpin yang melayani rakyat, jangan terpesona dengan janji, tapi lihatlah buktinya," katanya.
Ia mengharapkan mahasiswa tidak tertipu dengan kondisi ekonomi makro yang baik. "Kondisi makro itu harus dicermati sampai ke bawah, terutama sesuaikan dengan ciri-ciri negara maju," katanya.
Bagi Irman Gusman, ciri-ciri negara maju adalah ekspor barang jadi, impor barang mentah, dan posisi ekspor dan impor justru surplus. "Kalau kota 'kan masih ekspor barang mentah, jadi belum maju," katanya.
Untuk itu, ia menyatakan "pahlawan" bagi Indonesia bukanlah importir yang mendongkrak kemajuan perekonomian secara makro, melainkan peneliti atau periset yang memberi nilai tambah sumber daya alam.
Dalam kesempatan itu, Presiden Asosiasi Pemerintah Provinsi Indonesia Dr Syahrul Yasin Limpo dan Presiden Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia Dr Irsan Noor juga memberikan pengalaman praktis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika