REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani meminta Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad untuk berani bertanggung jawab untuk menyatakan orang yang menawarinya suap. Sehingga, jangan sampai hanya menggulirkan wacana yang kemudian malah menjadi fitnah.

"Kalau hanya menyampaikan pernah disuap tapi tidak menyebutkan pelakunya, maka hanya akan menimbulkan fitnah yang akhirnya merugikan seluruh kelembagaan yang disebut. Sebut saja oknumnya berasal dari mana," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (18/11).

Bawaslu, ujar Puan, jangan hanya menimbulkan opini dengan menyebut oknum tersebut berasal dari satu parpol atau lembaga tertentu. Ini seperti menuding seolah-olah semua orang yang berasal dari parpol atau lembaga tersebut seperti oknum yang disebut.

Namun, kata Puan, kalau memang sedari awal tidak ingin menyampaikannya kepada publik, tidak perlu bicara semacam itu. Sebab isu semacam ini merugikan parpol juga anggota DPR. 

Harusnya, ujar Puan, kalau memang merasa disuap, disebutkan pelakunya dari parpol mana. Kalau anggota legislatif, sebut dari partai mana. "Jangan sampai kemudian seluruh anggota DPR yang dirugikan. Berani bicara di publik, ya harus berani bertanggung jawab untuk menyelesaikan dan menuntaskan informasi tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Muhammad mengaku pernah ditawari suap mobil mewah oleh orang yang mengaku dekat dengan pimpinan partai politik. Meski menolak, namun ia tidak melaporkan tawaran suap tersebut. Alasannya, karena ia tidak memiliki bukti dan saksi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika