REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Angka putus sekolah penduduk Jawa Tengah masih cukup memprihatinkan. Sebab hampir sepertiga angka putus sekolah --usia 7 hingga 15 tahun-- ada di daerah ini.
Hal ini terungkap dalam laporan hasil reses Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah, Senin (18/11).
Sekretaris FPPP, Drs H Alfasadun MM Akt mengatakan, mengacu data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, di negeri ini masih ada sedikitnya 13.685.324 anak sekolah usia 7-15 tahun yang putus sekolah.
Dari jumlah ini, sebanyak 32 persen di antaranya berada di Provinsi Jawa Tengah. Bukan tidak mungkin, angka putus sekolah ini akan bertambah pada tahun 2013 ini.
"Hal ini tidak dapat dibiarkan, masyarakat sangat berharap gubernur Jawa Tengah dapat mengambil tindakan yang nyata dalam menangani permasalahan ini," kata Alfasadun menegaskan.
Di sisi lain, ia menjelaskan, kualitas pendidikan di sekolah-sekolah formal saat ini masih diidentikkan dengan biaya yang mahal.
Masyarakat yang akan mengakses pendidikan dengan masuk ke sebuah sekolah yang memiliki fasilitas dan kualitas yang lebih baik harus mampu merogoh kocek lebih.
Jika kondisinya masih seperti ini, bukan tidak mungkin pemerataan kualitas pendidikan di Jawa Tengah akan terhambat. Lebih ironis lagi, hal ini menjadi bagian dari Indonesia yang semakin tertinggal --dalam hal pendidikan-- dibandingkan dengan negara lain.
Oleh sebab itu, masyarakat berharap kepada gubernur yang baru seyogianya segera memberi perhatian yang serius terhadap pendidikan dan sekolah. Jangan biarkan masyarakat seperti sendirian ketika mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah.
"Pemerintah harus hadir untuk mendukung perolehan akses pendidikan secara murah dan merata," kata Alfasadun.
Meski masih bermasalah dengan angka putus sekolah, Jawa Tengah dinilai tetap berprestasi dalam pelaksanaan program pendidikan.
Yang teranyar, Jawa Tengah menyabet anugerah Ki Hajar Dewantoro, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Anugerah ini diberikan untuk Kategori Anggaran dan Program.
"Ini merupakan apresiasi bagi kepala daerah dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan," ujar Kepala Pusat Teknologi Komunikasi, Kemdikbud, Ari Santoso.
Ikuti Whatsapp Channel Republika