REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengakui telah memiliki sejumlah pihak yang akan memodalinya dalam pencalonan pada Pemilihan Presiden 2014.
Dalam dialog yang diselenggarakan Komunitas Sahabat Mahfud MD (KSMMD) Sumut di Medan, Senin malam, Mahfud mengatakan, dukungan modal itu didapatkan kelompok yang ingin membangun dan membenahi kondisi bangsa Indonesia.
Sebenarnya, modal utama yang dimilikinya dalam memunculkan wacana sebagai capres adalah idealisme guna menjadikan Indonesia sebagai yang lebih maju dan berdaulat.
Namun, modal idealisme itu telah menarik simpati dan dukungan dari berbagai pihak untuk membantu dalam mencari modal dan biaya politik sebagai capres tersebut. "Mereka bilang modal bisa cari bersama-sama asalkan halal," katanya.
Sebagai pribadi, mantan Menteri Kehakiman pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tersebut tidak ingin mengklaim diri sebagai orang yang paling bersih.
Namun sebagai orang yang memiliki idealisme, Mahfud MD mengaku ingin memberikan contoh yang baik dalam pencapresan tanpa praktik politik uang (money politic).
Karena itu, dalam pencapresan nantinya, Mahfud MD mengaku hanya akan bersedia menerima bantuan dari perusahaan yang tidak terlibat dalam bisnis yang ilegal.
"Juga bukan bantuan dari orang yang tidak pernah berperkara di MK. Nanti dikira dimenangkan, bayarnya sekarang," katanya.
Bantuan tanpa ikatan dan sumber perusahaan halal tersebut dimaksudkan agar pihaknya bisa menjadi sosok yang kuat dan tampil bersih.
"Kalau didukung atas bayaran orang, sulit untuk kuat. Dia akan tersandera atau disandera orang yang membayar itu," kata Mahfud.
Mengenai dukungan dan dorongan sebagai capres, Mahfud mengaku banyak mendapatkannya sejak 2011 atau ketika masih menjabat sebagai Ketua MK.
Dukungan dan dorongan tersebut datang berbagai elemen masyarakat, mulai kalangan LSM, guru besar, asosiasi perguruan tinggi, hingga pengelola pondok pesantren.
Namun Mahfud enggan menanggapi dukungan tersebut, termasuk mengungkapkan kesiapannya sebagai capres karena masih menjabat sebagai Ketua MK sehingga dinilai tidak layak bicara politik praktis. "Baru setelah (berhenti dari Ketua MK) itu, baru berani menyatakan siap," katanya.