Selasa 19 Nov 2013 12:38 WIB

Gita: Penyadapan Bentuk Pengkhianatan Dahsyat

Red: Ajeng Ritzki Pitakasari
Menteri Perdagangan Gita Wiryawan
Foto: ANTARA
Menteri Perdagangan Gita Wiryawan

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menilai isu penyadapan adalah bentuk pengkhianatan dahsyat yang harus ditindak tegas.

"Ini merupakan pengkhianatan yang dahsyat dan tinggi. Sehingga perlu ditindak tegas karena bagaimana pun juga jangan terjadi lagi ke depan," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Selasa, menanggapi isu penyadapan kepada para pejabat pemerintah Indonesia oleh Australia.

Selain ketegasan, Gita mengungkapkan perlunya ada perbaikan di sistem untuk mencegah situasi seperti ini terjadi lagi, apalagi sebelumnya isu serupa terjadi, namun bedanya dari Amerika Serikat.

Gita juga menjelaskan, dampak dari penyadapan ini yakni hubungan bilateral kedua negara akan terganggu. Ujungnya juga mengancam stabilitas kedaulatan perekonomian yang melibatkan kedua negara.

Selaku orang nomor satu di Kementerian Perdagangan, pihaknya mengaku sudah mengukur baik dan tidaknya jika hubungan kedua negara terganggu. Sebab tentunya akan berpengaruh terhadap kestabilan perekomian.

"Indonesia bersama Australia menjalin hubungan di berbagai sektor, salah satunya pertanian dan peternakan. Ini yang harus disikapi agar jangan sampai terganggu," ucapnya.

Peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat tersebut juga mengungkapkan, jika terpaksa pemerintah menyikapinya dengan cara kasar, seperti halnya menghentikan impor sapi maka harus dilihat dulu kesiapan dan kekuatan sapi di dalam negeri.

"Semuanya harus diukur. Seperti pemikiran jika tidak impor sapi dari Australia maka harus dikalkulasikan semuanya, termasuk bagaimana efeknya terhadap harga. Apa cukup untuk kebutuhan nasional yang meningkat 15 persen setiap tahunnya?" tuturnya.

Apalagi, lanjut Gita Wirjawan, diperkirakan tahun depan Indonesia membutuhkan 3-4 juta ekor sapi. Menurut dia, semua hal tersebut juga harus dipikirkan kesiapannya.

Sebelumnya, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia memanggil pulang Duta Besar untuk Australia di Canberra, sebagai jawaban kekecewaan atas insiden penyadapan terhadap Kepala Negara.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement