REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Majelis Ulama Islam (MUI) Nusa Tenggara Barat mendukung kebijakan pimpinan Polri yang memperbolehkan anggota polisi wanita (Polwan) mengenakan jilbab saat berdinas.
"Saya atas nama MUI NTB mendukung seratus persen wacana itu, karena keharusan menutup aurat sudah jelas bagi seorang muslimah," kata Ketua MUI NTB Prof H Saiful Muslim MM di Mataram, Rabu (11/20).
Saiful menyatakan itu usai menerima AKBP Tien Abdullah, salah seorang anggota Polwan dari Pusdik Polri yang ambil bagian dalam memperjuangkan anggota Polwan boleh memakai jilbab.
Menurut Saiful, apa yang telah dilakukan AKBP Tien dalam memperjuangkan disahkannya aturan jilbab bagi Polwan muslim, patut mendapat dukungan.
Untuk itu, lanjut dia, MUI NTB akan mengajak seluruh ketua ormas Islam di NTB, ikut memperjuangkan hak-hak Polwan yang terikat dengan aturan dinas agar tetap dapat mengenakan jilbab saat menjalankan tugas.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman yang secara lisan telah memberikan kelonggaran kepada polisi wanita yang ingin menggunakan jilbab pada saat berdinas.
Oleh karena itu, lanjut dia, MUI mengimbau Polda NTB untuk ikut mendukung dan memulai jilbab Polwan dari stafnya di NTB. Jika ini telah berjalan dan dapat diterima, MUI berharap Polda juga memberi kesempatan bagi para santri lulusan pondok pesantren ikut bergabung menjadi anggota Polri.
"Terkait hal ini, dalam waktu dekat kami akan menghadap langsung pada Kapolda," katanya menegaskan.
Menurut Saiful, ini adalah era baru bagi kepolisian untuk bisa menunjukkan jati dirinya di masyarakat dengan cara mengizinkan aparatnya mengenakan jilbab.
Ikuti Whatsapp Channel Republika