REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengebut pengerjaan pembuatan sistem e-budgeting untuk mengontrol anggaran.

Pemprov berharap, sistem elektronik tersebut sudah siap setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPS) ditandatangi.

Sebab, Pemprov menginginkan sistem baru itu sudah bisa digunakan mulai awal tahun depan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama usai rapat koordinasi terkait anggaran mengatakan, Pemprov memutuskan untuk membuat sistem e-budegting sebelum pembahasan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (RAPBD) di dewan.

Sehingga, ia mengatakan, ketika DPRD sudah mengesahkan APBD, sistem e-budegting sudah siap.

"Jadi DPRD dia mau rubah pun semua musti lewat e-budgeting," kata mantan anggota DPR RI tersebut, Kamis (21/11).

Menurut pria yang akrab disapa Ahok ini, dengan e-budgeting, penyusunan anggaran bisa sangat cepat. Selain itu, ia menambahkan, semua mata anggaran juga dapat terpantau dengan ketat.

"Nanti bisa ketahuan satu DKI beli gula pasir habis berapa. Masuk akal enggak kira-kira. Itu sistem. Dulu di cek satu-satu pun tidak ketahuan, karena tidak dikontrol oleh sistem," katanya menjelaskan.

Untuk membangun sistem e-budegting itu, kata Ahok, tidak memerlukan dana yang besar. Ia memperkirakan, dana yang terpakai untuk membuat sistem tersebut kurang dari Rp 200 juta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika