Selasa 26 Nov 2013 17:07 WIB

Penyelesaian Normalisasi Waduk-Sungai di DKI Butuh 5 Tahun

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
Foto: Tahta Aidilla/Republika
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan penyelesaian normalisasi waduk dan sungai membutuhkan waktu lima tahun, karena kuncinya terletak di pembangunan rumah susun.

"Karena pak Gubernur Joko Widodo tidak ingin menggusur rumah orang-orang di bantaran sungai maupun waduk tanpa menempatkan mereka di rumah susun," ujar Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta, Selasa (26/11).

Menurut dia, hampir seluruh saluran sungai besar kecil maupun arteri diduduki atau ditempati pedagang warteg, maupun pedagang kaki lima. "Rumah-rumah orang, sudah jadi halaman. Banyak rumah-rumah orang jadi pagar beton bagus depan got dia tutupin. Itu semua harus kita bongkar tapi orang ada yang suka dan enggak suka," ujarnya.

Ia mengapresiasi kepada masyarakat DKI karena sebagian besar bisa mengerti ketika mereka terkena penggusuran akibat dilakukannya normalisasi sungai dan waduk. "Maka kita terima kasih sama masyarakat DKI sebagian besar justru bisa mengerti mereka minta agar tidak tebang pilih," katanya.

Menurut dia, Pemprov DKI tidak melakukan tebang pilih dalam penggusuran tersebut karena menunggu tersedianya rumah susun. "Jadi ada yang sudah mendesak karena macet karena banjir ya terpaksa kami bongkar, kami gusur, tapi kalau yang belum ya kami biarkan, kenapa? Karena rusunnya belum siap," ujarnya.

Ia mengaku pihaknya belum bisa mengurai titik banjir tahun ini karena paling cepat waktunya yaitu tujuh tahun. "Saya kira tahun ini enggak mungkin, kita butuh paling cepet tujuh tahun."

Ketika disinggung mal atau apartemen yang sudah berdiri yang melanggar peraturan, ia mengatakan mereka masalahnya sudah punya izin sehingga tidak bisa dibongkar.

"Kalau bilang melanggar peraturan, Plasa Semanggi juga mengganggu lalu lintas, tapi sudah terjadi kan? Jadi macet sudah, karena salah kasih izin. Kita bicara di Bunderan HI kalo tidak dibuatkan jalan di bawah ya bisa macet, maka sekarang kita ambil tindakan yang agak drastis, kasih bus gratis dan sterilkan jalur busway, sehingga berkurang kemacetan," jelasnya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement