REPUBLIKA.CO.ID, SANGATTA -- Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur menargetkan APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp2,91 triliun atau meningkat 9,35 persen dari tahun 2013 sebesar Rp2,64 triliun.
Wakil Bupati Kutai Timur H Ardiansyah Sulaiman ketika menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2014, di Sangatta, Selasa, mengatakan peningkatan pendapatan itu bersumber pada pos penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lain yang sah.
Pada Rapat Paripurna DPRD Kutai Timur yang dipimpin Ketua DPRD Kutai Timur Alfian Aswad didampingi Wakil Ketua Dewan Mahyunadi dan Harjuna Ali, dia mengatakan, kebijakan dalam RAPDB tahun 2014 masih diprioritaskan untuk mengatasi masalah kemiskinan.
"Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi para anggota dewan D yang bisa memahami kebijakan perencanaan anggaran yang diambil pemerintah, sehingga pembahasan anggaran berjalan lancar," katanya pada rapat paripurna yang hanya dihadiri 15 dari 30 anggota dewan periode 2009-2014.
Ia mengatakan APBD 2014 juga harus memberikan arah kebijakan perekonomian agar mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian dan sebagai salah satu upaya mengendalikan ketimpangan dan kesenjangan.
Pemkab Kutai Timur berharap para anggota dewan terus memberikan koreksi saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS), melalui pandangan umum fraksi.
"Pemerintah akan menerima semua koreksi dan masukkan karena sebagai optimalisasi fungsi APBD yaitu alokasi anggaran untuk pembangunan, fungsi distribusi pendapatan, dan subsidi, serta stabilisasi ekonomi makro untuk menjaga pertumbuhan ekonomi," kata Ardiansyah.
Dia mengatakan, pada sisi belanja direncanakan Rp3,27 triliun, meningkat dibandingan dengan target yang ditetapkan pada 2013 sebesar Rp3,24 triliun.
Melihat angka ini, katanya, maka terdapat peningkatan belanja Rp28,2 miliar atau sebesar 0, 86 persen.
Angka tersebut, menurut Ardiansyah, terjadi defisit anggaran sebesar Rp359, 672 miliar, sehingga harus dilakukan penyesuaian dalam pengalokasian kebutuhan pembiayaan
"Pemerintah harus memilih pembiayaan yang bersumber dari non hutang, langkah itu untuk menghindari masalah keuangan dikemudian hari," katanya
Ketua DPRD Kutai Timur Alfian Aswad mengatakan, dengan telah ditandatanganinya KUA_PPAS, maka Kutai Timur sudah memiliki kebijakan.
"KUA-PPAS harus dijadikan dasar dalam penyusunan dan pembahasan di dalam RAPBD 2014, karena itu kami mengharapkan perencanaan anggaran ke depan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika