REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proses pemasangan Radio Frequency Identification (RFID) yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) di daerah Jabotabek saat ini sedang gencar dilakukan, namun beragam kendala masih terjadi di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dari mulai antrean yang panjang, jam operasi pemasangan yang tidak optimal hingga kericuhan.

Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar meminta PT INTI untuk menyiapkan personil yang lebih banyak serta terlatih, disisi lain Pertamina senantiasa aktif memberikan informasi yang jelas baik melalui media massa maupun sebaran SPBU yang lebih merata terkait proses pemasangan RFID tersebut, “Kendala dan masalah di awal-awal program pemasangan RFID di kendaraan pribadi ini semoga dapat segera ditangani oleh Pertamina, jika dilihat kebanyakan masalah terjadi akibat manajemen dan sosialisasi yang belum maksimal,” kata dia, Senin (2/12).

PT Pertamina merilis bahwa hingga saat ini masih minim pemasangan RFID di kendaraan masyarakat, hanya sekitar 55 ribu kendaraan, padahal untuk Jakarta saja ditargetkan terpasang 4,5 juta kendaraa dan di seluruh Indonesia target keseluruhan mencapai 100 juta unit RFID yang harus dipasang di kendaraan umum maupun pribadi.

Rofi menambahkan, proses pemasangan RFID ini merupakan awal dari program pembatasan konsumsi BBM dengan sistem elektronik ini. Karenanya, pemerintah beserta pertamina harus melakukan sosialisasi yang efektif terkait alur proses tersebut. Hal itu berguna agar masyarakat turut berperan serta aktif dan tidak adanya isu-isu yang berdampak buruk.

Selain itu Pertamina ada baiknya melakukan pemasangan RFID tidak hanya di SPBU saja, mungkin bisa di tempat strategis atau lokasi yang memungkinkan agar tidak terjadi konsentrasi kendaraan maupun kericuhan karena proses antrean. “Perlu tata manajemen pemasangan RFID yang lebih efektif agar tidak terjadi kericuhan maupun antrian yang panjang,” jelas Rofi.

Seperti diketahui PT Inti memenangkan tender pasangan RFID sebanyak 100 juta unit kendaraan dan 92 ribu nozel SBPU diseluruh Indonesia. Kontrak keduanya akan berlangsung selama 5 tahun. Jika sistem ini sudah bisa diterapkan maka Pertamina akan membayar kepada INTI sebagai pengembalian investasi Rp 18 per liter dari setiap BBM subsidi yang tersalurkan melalui sistem RFID ini. Pertamina mengharapkan program ini selesai sesuai target yang ditentukan yakni Juli 2014.

Artinya pada saat itu 100 juta kendaraan dan 92 ribu nozel SPBU di seluruh Indonesia sudah terpasang RFID. “Anggaran yang besar telah dialokasikan untuk penggunaan sistem RFID ini, di sisi lain kajiannya juga sudah dilakukan sejak lama. Karenanya pelaksanaan RFID ini harus sesuai prosedur dan efisien” tegas Rofi.

Pemerintah selama ini melakukan beragam cara untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi, salah satu diantaranya dengan RFID. Adapun wacana lain dengan penggunaan stiker, kartu, BBM non tunai hingga mewajibkan kendaraan pemerintah untuk menggunakan BBM non subsidi. Namun beragam usaha tersebut belum mampu membatasi konsumsi BBM secara nasional, mengingat di sisi lain penyelewengan BBM juga masih marak terjadi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika