REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kebijakan mengenakan jilbab bagi polisi wanita semestinya tidak ditunda dengan alasan anggaran atau desain, kata Kepala Pusat Studi Wanita Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ane Permatasari.
"Mengenakan jilbab merupakan hak asasi manusia (HAM) perempuan Muslim atau Muslimah. Oleh karena itu, semestinya tidak ada hambatan bagi polisi wanita (polwan) Muslim untuk berjilbab," katanya pada diskusi jilbab polwan di Yogyakarta, Kamis.
Menurut dia, masalah anggaran jangan dijadikan alasan untuk menunda jilbab, karena jika anggaran yang menjadi alasannya, maka keputusan boleh berjilbab bagi polwan akan lama, atau mungkin akan terlupakan dan pada akhirnya keputusan itu dicabut lagi.
"Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) bagi instansi atau lembaga yang dianggarkan untuk digunakan pada 2014 itu sudah keluar pada Desember 2013. Jadi kalau Polri mau menganggarkan dana lagi untuk jilbab polwan itu akan memakan waktu lama karena dananya tidak mungkin bisa keluar pada 2014," katanya.
Selain anggaran, kata dia, belum adanya aturan mengenai desain jilbab juga menjadi alasan dari penundaan tersebut. Padahal, masalah desain jilbab juga bukan hal yang bisa dijadikan alasan.
"Jadi, ketika masalah desain jilbab juga dipermasalahkan, hal itu seolah-olah hanya menjadi alasan yang dicari-cari. Entah itu karena warna, model atau jumlah kancing yang berbeda," katanya.
Jadi, menurut dia, Polri seharusnya tetap menjalankan kebijakan itu karena jilbab juga menyangkut masalah HAM. Di negara yang minoritas Muslim saja tidak ada masalah kalau ada tentara atau polwan-nya berjilbab.
Ia mengatakan semua elemen masyarakat harus tetap mengawal kebijakan Polri itu agar peraturan dan keputusan dibolehkannya polwan mengenakan jilbab bisa segera diterbitkan.
"Kebijakan itu harus kita kawal agar segera terlaksana karena kalau tidak dikawal terus, maka akan dilupakan. Kita mencoba untuk menolak lupa dengan terus mengawalnya, jika perlu kebijakan jilbab itu juga bisa berlaku untuk semua angkatan apapun di negara ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika