REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat (FPD) makin gerah dengan sejumlah pemberitaan media massa akhir-akhir ini. Khususnya mengenai sejumlah berita terkait Bunda Putri, kasus Hambalang, SKK Migas, dan kasus Bank Century.

Demokrat menganggap pemberitaan tersebut selalu memojokkan partai yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. Oleh karenanya, pada Jumat (6/12) pagi FPD DPR secara khusus mengadakan jumpa pers di Lantai 9 Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. 

Dalam pembukaannya, Ketua FPD, Nurhayati Assegaf bahkan membacakan beberapa pasal dalam kode etik jurnalistik. ‘’Kami hanya mengingatkan mengenai kode etik jurnalistik,’’ ujar Nurhayati kepada wartawan.

Saat ini, lanjut dia, kebebasan pers sudah terlalu bebas. Sehingga ia meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menindak hal tersebut.  Menurut dia, KPI harus pro aktif dan tidak menunggu laporan.

Nurhayati mengatakan, tidak semua media memojokan partai Demokrat. Meski demikian, pemberitaan yang memojokkan itu berdampak pada merosotnya elektabilitas partai.

Dikatakan Nurhayati, dalam pemerintahan SBY sebenarnya tidak hanya berasal dari satu partai Demokrat. Melainkan ada sejumlah partai koalisi lainnya yang tergabung dalam pemerintahan seperti Partai Golkar. Namun, yang seringkali dipojokkan, menurut dia, hanya Demokrat.

Ke depan, kata Nurhayati, ketika ada isu mengenai Demokrat bisa langsung diklarfikasi ke pengurus partai. Sehingga berita yang disampaikan kepada masyarakat dapat berimbang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika