REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Hanura tidak sepakat dengan wacana menghilangkan pilkada langsung. Menurut Hanura, tidak ada jaminan pilkada melalui sistem perwakilan bisa menghilangkan permasalahan yang terdapat dalam langsung.

"Pilih langsung saja karena dipilih DPRD juga apakah bisa menjamin? (tidak ada masalah)," kata anggota Komisi II DPR Fraksi Hanura, Miryam S. Haryani ketika dihubungi Republika, Jum'at (13/12). 

Miryani mengatakan, Fraksi Hanura melihat berbagai persoalan yang terjadi dalam pilkada langsung masih dalam taraf kewajaran. Hal ini karena memang menurutnya pascareformasi, sistem demokrasi masih membutuhkan pembenahan.

"Masih wajar.  Demokrasi di Indonesia setelah reformasi ini masih harus banyak perbaikan sana sini, jadi jangan kembali lagi (pilkada lewat DPRD," ujarnya.

Betapapun, Miryani mengatakan perlu ada rumusan yang komprehensif agar pilkada langsung tidak memakan biaya tinggi sebagaimana saat ini terjadi. Dia percaya dengan menekan biaya pilkada maka konflik horizontal yang selama ini terjadi bisa diminimalisir.

"Dirumuskan kembali agar pilkada tidak berbiaya tinggi. Kalau pilkada, pileg tidak berbiaya tinggi, tidak munglkin ada konflik sosial di mana-mana," katanya.

Pembenahan sistem pilkada yang rendah biaya bisa dilakukan lewat revisi UU Pilkada yang saat ini sedang dibahas DPR. "Masukin ke revisi UU Pilkada. Tentang aturan main kampanye dan dana kampanye," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika