REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Pemerintah pusat memberikan dana ke Provinsi Jabar tahun 2014, paling besar dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Menurut Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, nilai uang yang masuk ke Jabar untuk Daftar Usian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), mencapai Rp 86,8 triliun.
"Jadi dana yang masuk ke Jabar semuanya ada Rp 86,8 triliun. Ini, paling besar di antara porvinsi lain, ya beda sedikit dengan Jatim sekitar Rp 2-3 triliun," ujar Heryawan kepada wartawan, usai Penyerahan DIPA tahun Anggaran 2014 Provinsi Jabar, di Gedung Sate, Selasa (17/12).
Uang yang masuk ke Jabar itu, kata dia, untuk DIPA seluruh jenis dan dana transfer. Yakni, DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pusat ke provinsi dan kabupaten/ kota, ditambah dengan dana dekonsentrasi pemerintah provinsi, dana tugas pembantuan kabupaten/kota dan dana lembaga vertical. Yakni, lembaga pusat yang memiliki perwakilan di Jabar. Misalnya, Kanwil, Kejaksaan, Kepolisan, dan TNI. Termasuk, kampus-kampus UI, Unpad, UPI, dan ITB. Alokasi dana dari pusat yang paling besar, adalah dana ke provinsi dan kabupaten/kota.
"DIPA 2014 ini, meningkat Rp 17 triliun dari tahun lalu," katanya.
Menurut Heryawan, DIPA 2014 meningkat karena ada peningkatan disejumlah ribuan item.Jadi, saat jumlah itemnya meningkat, ijumlahkan anggarannya ternyata cukup besar. Mudah-mudahan, perhatian dari pemerintah pusat terhadap infrastruktur Jabar, mengalami peningkatan.
"Tapi saya belum merinci, dana yang besar itu bersemayamnya dimana," katanya.
Namun, kata dia, yang sudah pasti alokasi dananya paling besar adalah pendidikan dan kesehatan. Dana untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) saja, sekitar Rp 4 triliun. Belum, ditambah untuk dana pendidikan menengah universal (PMU) sebesar Rp 1,4 triliun. Jadi, totalnya sekitar Rp 5,4 triliun.
"Untuk PNPM juga, alokasi dananya cukup besar mencapai Rp 1 triliun," katanya.
Heryawan mengaku, dana untuk Jabar dari pemerintah pusat Rp 86,8 triliun tersebut tentu belum ideal jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya belum ideal. Sebab yang proporsional untuk menghitung DAU dan DAK, dilihat dari jumlah penduduk. Namun, ada juga yang karena kebutuhan mendesak. Misalnya, infrastrutruk tak bisa didasarkan pada jumlah penduduk.
"Saya ga berani nyebutkan angka ideal. Harusnya 4 kali lipat dari sekarang. Kalau Rp 300 triliun itu baru sesuatu," katanya.
Walaupun belum ideal, kata Heryawan, masalahnya yang saat ini dimiliki oleh Jabar hanya Rp 86,8 triliun. Oleh sebab itu, Pemprov Jabar harus mereformasi birokrasi supaya yang dimiliki bisa optimal.
Sementara menurut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jabar, Djoko Wihantoro, untuk 2014 ini, DIPA yang diterbitkan untuk Provinsi Jabar sebanyak 1.410 DIPA dengan jumlah dana Rp 34,7 triliun.
Alokasi dana transfer daerah untuk Pemprov dan kabupaten/ kota sebesar Rp 51,3 triliun. Sehingga, total APBN untuk Jabar sebesar Rp 86,8 triliun.
Penyerahan DIPA 2014 itu, kata dia, sebagai titik awal dimulainya pelaksanaan anggaran 2014. Ini, untuk menunjukan kepada public tentang komitmen segenap jajaran pemerintah. Yakni, untuk melaksanakan amanat Undang-undang APBN 2014 dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran 2014.
Penyerahan DIPA, dihadiri Kepala Satuan Kerja dan Kuasa Pengguna Anggaran lingkup pembayaran KPPN Bandung I dan KPPN Bandung II. Secara simbolis, DIPA diserahkan ke Satker Polda Jabar, Kodam III Siliwangi, Unpad, UPI, Kejaksaan Tinggi Jabar, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jabar, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jabar dan lain-lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika