REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu bakal calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rhoma Irama menilai pemerintah gamang menentukan sikap untuk menyelesaikan konflik agama. Sehingga timbul berbagai konflik, misalnya kasus Syiah Sampang, Madura, Jawa Timur.

"Raja Dangdut" itu berpendapat pemerintah sebenarnya memiliki pilihan kebijakan dalam menangani konflik agama. Dengan memisahkan kewenangan pemerintah dan kewenangan para ulama

"Kasus konflik bernuansa agama itu domain ulama. Dari ulama, nanti pemerintah yang mengeksekusi," ujar Rhoma.

Rhoma menginginkan ulama memiliki kewenangan penuh dan diakui pemerintah untuk menentukan kesimpulan siapa salah dan benar dalam setiap perbedaan pendapat antarpemeluk agama.

"Untuk menentukan sesat atau tidaknya itu, mutlak wewenang ulama, nah umaroh atau pemerintah hanya mengeksekusinya saja," kata Rhoma.

Rhoma menambahkan jika ada penyerangan terhadap kelompok agama, pemerintah harus turun tangan karena indikasinya pidana. Ditanya mengenai peran pemerintah dalam mencegah terjadinya konflik agama, ia pun menjawab.

"Umaroh (pemerintah) tidak boleh mencampuri domain ulama," ucap Rhoma.

Ikuti Whatsapp Channel Republika