REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Chatib Basri enggan berbicara banyak terkait pertemuannya dengan CEO Freeport McMoran Copper and Gold Inc. Richard Adkerson di kantornya, Rabu (29/1) malam. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pertemuan keduanya terkait pengenaan bea keluar (BK) terhadap mineral olahan seiring pemberlakuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan untuk mendukung efektivitas penerapan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.  PMK Nomor 6/PMK.011/2014 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea dan Tarif Bea Keluar diterbitkan, Sabtu (11/1).   PMK tersebut berisi pengenaan bea keluar progresif terhadap aktivitas ekspor bahan mineral mentah jika ditilik dari kadar konsentratnya. 

Ditemui seusai memberikan pidato kunci dalam seminar bertajuk "Making 2014 The Year of Economic and Business Confidence" di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (30/1), Chatib enggan berbicara banyak terkait pertemuan tersebut.  Sambil terburu-buru, mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini berjalan dengan bergegas, menghindari kejaran wartawan.  Meskipun begitu, dalam pidatonya, Chatib sempat menyinggung pemberlakuan BK mineral olahan.

Menurut Chatib, kebijakan tersebut sama sekali bukan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara.  "Kalau mau revenue (penerimaan) tentu dari pajak," kata Chatib.  Chatib mengatakan, BK adalah instrumen fiskal untuk memaksa perusahaan membangun smelter di Tanah Air.  "Dalam lima tahun terakhir, tidak ada tekanan kepada perusahaan untuk membangun smelter di sini.  Kita tidak boleh ulangi kesalahan yang sama (terlalu mengandalkan mineral mentah dalam perekonomian)," ujar Chatib. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika