REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sampai saat ini, izin berjilbab untuk para Polisi Wanita (Polwan) baru sebatas 'lips service' saja.

Kenyataannya, tidak ada kebebasan berjilbab bagi Polwan. Ada banyak laporan yang diterima oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penekanan, bahkan penghinaan dari para Petinggi POLRI terhadap anak buah mereka, para Polwan yang berjilbab.

Informasi ini diungkapkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) Majelis U'lama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnain, saat dihubungi Republika pada Kamis malam (6/2).

"Ada intimidasi terhadap Polwan untuk melepas jilbabnya seperti ancaman mutasi ke Aceh. Bahkan ada yang diancam diberhentikan dari 'job' mereka," tegas Tengku Zulkarnain dengan nada serius.

Salah satunya, lanjut Tengku Zulkarnain, ada intimidasi dan penghinaan di Pusat Pendidikan (Pusdik) Polisi Republik Indonesia (POLRI) di Semarang, Jawa Tengah.

Menurutnya, ada Perwira Polwan yang diberi surat pemberhentian mengajar oleh atasannya, Kombes B. Bahkan di depan upacara apel bendera setiap hari Senin, ia dinista sedemikian rupa.

Oknum Kombes B ini, tutur Tengku, seolah-olah ingin membenturkan hak Berjilbab Polwan dengan Institusi Polri.

"Sepertinya, menurut Oknum Kombes B ini, Polwan berjilbab adalah orang yang melawan dan mempermalukan Polri," tutur Tengku Zulkarnain.

Padahal, tambah Tengku, hak mereka untuk berjilbab jelas dilindungi oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pancasila.

Namun, jelas Tengku, Polwan yang berjilbab malah dianggap musuh yang ingin menghancurkan Institusi Polri oleh oknum polisi itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika