REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Pelarangan penggunaan jilbab di kalangan kepolisian melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Sehingga elemen masyarakat bisa mengadukan permasalahan tersebut melalui jalur hukum.

‘’Surat Keputusan Polri terkait larangan jilbab bisa digugat secara hukum,’’ ujar pengamat hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Muzakir, kepada Republika, Jumat (7/2). Misalnya masyararakat bisa melakukan class action terkait kebijakan Kapolri tersebut.

Menurut Muzakir, pelarangan jilbab polwan oleh Polri jelas melangar UUD 1945 dan pancasila. Seharusnya Polri sebagai institusi negara menjaga dan melaksanakan amanah yang terkandung di dalam keduanya.

Intinya, lanjut Muzakir, bila tetap dilarang maka negara telah memberi contoh yang tidak baik. Hal ini dikarenakan adanya pelarangan untuk berbuat baik yang dilakukan warga negaranya sendiri.