REPUBLIKA.CO.ID, BANJARNEGARA -- Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo menyebutkan, uang negara yang rencananya digelontorkan bagi para saksi-saksi partai, sebaiknya diserahkan pada anggota linmas atau hansip yang bertugas mengamankan pemilu.

''Untuk Linmas saja. Mereka lebih pantas mendapat honor dari bantuan uang negara itu,'' katanya di Banjarnegara, Sabtu (9/2).

Menurutnya, masalah honor saksi partai, sudah seharusnya menjadi tanggungan dari partai bersangkutan. Bukan malah kemudian dibebankan pada keuangan negara.

''Mereka yang menjadi pengurus partai, seharusnya menyadari hal ini. Mendirikan partai dan menjadi pengurus, tentu harus menanggung resiko membiayai kegiatan partai. Jangan malah minta bantuan keuangan negara,'' katanya.

Dia menyebutkan, Golkar  pada prinsipnya tidak setuju dengan pengalokasian uang negara untuk saksi partai. Untuk itu, Golkar sudah siap untuk membiayai sendiri para saksinya.

Sementara, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakri, dalam acara sosialisasi saksi di gedung DPD Golkar Kabupaten Banjarnegara, menyatakan bahwa para caleg Golkar harus membiayai sendiri kegiatan kampanyenya. ''Kegiatan kampanye para caleg menjadi tanggung jawab masing-masing caleg,'' tegasnya.

Hal ini sebelumnya juga ditegaskan Ketua DPD Golkar Jawa Tengah, Wisnu Hardono. Dalam acara yang sama, Wisnu menyebutkan, semua biaya kampanye yang dilakukan masing-masing caleg menjadi menjadi tanggung jawab caleg bersangkutan. ''Tidak bisa masalah itu dibebankan pada partai,'' katanya.

Meski membiayai sendiri kegiatan kampanyenya, Ical menegaskan, para caleg Golkar yang terpilih sebagai anggota legislatif, harus tetap patuh dan taat terhadap garis kebijakan partai. ''Tidak bisa mereka mengambil jalan sendiri-sendiri tanpa memperhatikan garis kebijakan partai,'' katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika