REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Badan Pertahanan Nasional (BPN) siapkan dana sebesar Rp 5,9 miliar dalam rangka modernisasi sistem pelayanan pertanahan di Indonesia melalui komputerisasi kantor pertanahan (KKP).
Dana ini diantaranya menurut Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Hendarman Supandji, dimanfaatkan untuk pembangunan data center BPN RI dan pengoperasian layanan SMS informasi pertanahan dengan kode akses 2409.
Dengan layanan komputer dan SMS ini, tambahnya, pengurusan sertifikasi ketanahan menjadi lebih cepat dan lebih terkontrol.
"Inovasi ini akan memudahkan masyarakat yang sedang berurusan dengan kantor pertanahan untuk mengetahui perkembangan urusannya tanpa harus datang ke kantor pertanahan langsung," katanya di Jakarta.
Secara bertahap BPN akan membangun sistem layanan SMS untuk 26 jenis layanan hingga tahun 2019. Termasuk pembangunan kapasitas data center yang lebih besar di Cikeas, Jawa Barat.
"Data center yang baru saja kita resmikan hanya akan memenuhi kebutuhan sampai dua atau tiga tahun ke depan," ujarnya.
Saat ini, masih ada 45 juta bidang tanah yang belum disertifikasi. Dengan tanah yang sudah disertifikasi sebanyak 43 juta bidang.