REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--DPP Partai Gerindra mempertanyakan kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 mengingat hingga saat ini masalah data pemilih tetap (DPT) belum juga terselesaikan.

Kepala Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habiburokhman di Jakarta, Rabu mengatakan penyelesaian masalah DPT seolah berjalan di tempat, bahkan banyak persoalan DPT yang disuarakan oleh partai politik dan LSM yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU.

"Salah satu masalah DPT adalah tidak bisa diaksesnya data DPT oleh parpol dan publik. Ini tentunya menimbulkan kecurigaan dari masyarakat karena yang mengetahui keakuratan data tersebut hanya KPU sendiri. KPU hingga saat ini belum menepati janjinya untuk mengundang tim IT parpol untuk sama-sama mencermati data DPT," katanya.

Sementara KPU juga tidak menanggapi secara serius hasil penyisiran tim IT Gerindra bahwa ada 3,7 juta kasus atau sekitar 8,5 juta potensi pemilih ganda. Laporan Gerindra berupa 120.000 lembar dokumen mengenai data DPT yang bermasalah hanya dijawab oleh KPU dengan dua lembar surat yang isinya sangat menyederhanakan masalah dengan mengatakan orang-orang tersebut benar-benar ada tanpa melampirkan bukti apapun.

Habiburokhman juga mengatakan bahwa KPU belum pernah menjawab secara jelas soal keanehan angka DPT 186 juta yang lebih tinggi 10 juta dengan proyeksi jumlah penduduk pemilih versi DAK Depdagri 176 juta. Menurut BPS jumlah penduduk yang sudah berumur 17 tahun di seluruh Indonesia paling tinggi 70 persen dari jumlah penduduk, maka secara nasional jumlah pemilih adalah sekitar 176 juta atau 70 persen dari jumlah penduduk yang jumlahnya 251 juta.

"Perlu digarisbawahi bahwa manipulasi DPT merupakan modus klasik kecurangan pemilu. Dengan DPT yang semrawut mudah sekali terjadi penggelembungan suara partai tertentu tanpa terdeteksi di tingkatan TPS. Gerindra akan mengerahkan segenap sumber daya untuk terus mengkritisi dan memantau DPT," ujar Habiburokhman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika