REPUBLIKA.CO.ID, SIMPANG AMPEK-- Kapolisian Resor (Polres) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) memetakan potensi rawan gangguan keamanan selama pelaksanaan Pemilu 2014. "Jauh-jauh hari kami sudah petakan potensi gangguan rawan gangguan keamanan. Banyak faktor yang menyebabkan gangguan bisa terjadi," kata Kapolres Pasaman Barat, AKBP Sofyan Hidayat di Simpang Ampek, Sabtu.

Ia mengatakan potensi gangguan keamanan yang pertama adalah masalah perkebunan atau konflik tanah. Masalah perkebunan dan tanah merupakan kasus yang cukup tinggi di Pasaman Barat dan pemicu terjadinya konflik.

"Selama 2013 saja kami menangani sekitar 17 kasus penyerobotan tanah. Kasus penganiayaan berat dengan 138 kasus, kasus penganiyaan ringan dengan 92 kasus. Pemicu penganiayaan adalah persoalan tanah," katanya.

Ia menyebutkan dengan tingginya potensi konflik tanah maka pihaknya mengharapkan peran serta ninik mamak untuk menyelesaikan dan meredamnya. Ia menjelaskan potensi lainnya yang banyak memicu konflik adalah regulasi yang multi tafsir, intimidasi dan provokasi. unjuk rasa, penolakan keputusan Komisi Peamilihan Umum (KPU), kotak suara yang rusak dan lainnya.

Ia menyebutkan untuk mengantisipasi itu maka pihaknya akan menurunkan kekuatan penuh pasukan dan peralatan yang ada selain bantuan dari Polda Sumbar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika