REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Perdana Menteri baru Mesir Ibrahim Mehleb telah membentuk kabinet barunya. Mehleb bertemu dengan mereka segera setelah mendapat mandat pembentukan pemerintahan baru tersebut. Kurang lebih 15 menteri dari kabinet PM lama Hazem El Beblawi masih menempati posisi yang sama di kabinet baru.
Sebanyak 10 menteri sudah ditetapkan. Sementara lima posisi lain masih kosong. Beberapa menteri yang cukup dikenal di kabinet Beblawi tidak tampak terlihat di kabinet baru. Seperti Hossam Eissa yang menjabat sebagai wakil perdana menteri dan menteri pendidikan tinggi. Selain itu menteri tenaga kerja Kamal Abu-Eita dan menteri keuangan Ahmed Galal.
Al Ahram merilis lima posisi masih kosong yaitu mentri kementrian Kesehatan, Keuangan, Lingkungan, Keadilan dan Transportasi. Diantara 10 menteri yang telah ditetapkan, Menteri Dalam Negeri masih dijabat oleh Mohamed Ibrahim. Ia adalah satu dari beberapa menteri dari kabinet Mohamed Morsi yang masih bertahan hingga kabinet baru ini.
Selain Ibrahim, Adel Labib yang juga pejabat di jaman Mohamed Morsi menduduki posisi menteri Menteri Pembangunan Daerah dan Administrasi. Menteri Pertahanan Abdel-Fatah El-Sisi dikabarkan masih akan menempati posisi semulanya. Ia sebelumnya disebut-sebut akan mencalonkan diri sebagai Presiden pada pemilihan umum Mesir 1 Maret mendatang. Seorang sumber yang tidak disebutkan namanya mengatakan Sisi akan melanjutkan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan.
"Dia diharapkan melanjutkan jabatannya hingga semua hal terkait undang-undang pemilu diselesaikan," kata pejabat yang berwenang, seperti dilansir dari Aljazeera. Meskipun ia akan melaju sebagai Presiden, ia harus melepaskan posisi menteri Pertahanan terlebih dahulu.
Presiden Adly Mansour dikabarkan telah mengeluarkan keputusan pada Rabu (26/2) yang menyatakan bahwa menteri pertahanan haruslah seorang pejabat dan telah bertugas di angkatan bersenjata dengan pangkat mayor jenderal setidaknya selama lima tahun.
Dalam kabinet baru ini, 12 kementrian akan dipadatkan menjadi enam kementrian saja. Seperti kementerian perdagangan dan industri, perencanaan dan kerjasama, pemuda dan olahraga, pendidikan tinggi dan penelitian ilmiah, pembangunan daerah dan administrasi serta keadilan transisional dan kantor perwakilan.