REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi dan Kerja sama Internasional Kadin Riau, Viator Butar Butar, meminta bupati/wali kota di Riau segera menggunakan anggaran tanggap darurat guna mengatasi meluasnya kabut asap dan 31 ribu warga sakit terdampak kabut asap.
"Gunakan segera dana tanggap darurat yang sudah diplot dalam APBD masing-masing daerah, jangan ditunda lagi, jangan jadi alasan hanya takut diciduk KPK karena APBD belum diketok DPRD," kata dia dalam keterangannya di Pekanbaru, Senin.
Ia mengatakan itu terkait Gubernur Riau Annas Ma'amum sudah siap menggunakan dana tanggap darurat sekitar Rp 10 miliar untuk pemadaman kebakaran.
Sedangkan beberapa daerah, menurut Annas, juga memiliki dana tanggap darurat yang bisa digunakan, di antaranya di Kabupaten Pelalawan sekitar Rp 1 miliar, Kabupaten Kampar Rp 250 juta, Kota Dumai Rp 500 juta, dan Kabupaten Rokan Hulu Rp 4,6 miliar.
Menurut dia, tindakan Gubernur Riau menyediakan anggaran Rp 10 miliar itu sudah tepat dan sikap ini harus diikuti oleh bupati dan wali kota karena mereka juga punya dana tanggap darurat.
Ia mengatakan, dengan mencermati kasus kabut asap di daerah ini yang sudah sangat mengkhawatirkan, maka tidak ada alasan lagi bagi bupati dan wali kota untuk menunda penggunaannya.
"Jangan jadi alasan takut ditangkap KPK dan menunggu APBD di sahkan dulu oleh DPRD setempat sehingga anggaran tanggap darurat tersebut belum juga digunakan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika