REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penganggaran untuk petugas perlindungan masyarakat (Linmas) masih belum menemukan titik terang. Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta pemangku kepentingan diharapkan segera bersinergi untuk membahas persoalan itu. Dengan begitu, pencairan dana sekitar Rp 1,3 triliun tidak dilakukan secara mendadak. Karena kalau menjelang pemilihan baru dikucurkan, ia memprediksi bakal muncul gangguan di lapangan.

“Idealnya, mestinya anggaran segera mungkin dicairkan karena perlu dilakukan seting dan persiapan, serta latihan bagi petugas di lapangan. Kalau terlalu mepet itu tandanya tidak direncanakan dengan baik,” kritik Wakil Ketua Komisi II Abdul Hakam Naja, Rabu (19/3).

Menurut Hakam, anggaran Linmas dan pendirian tempat pemungutan suara (TPS) sebaiknya tidak ditahan-tahan lagi. Pasalnya, akan menjadi percuma kalau proses pencairannya mendekati proses pemilihan. Jika hal itu terjadi, maka sama pengucuran anggaran hanya dijadikan syarat semata demi menggugurkan kewajiban.

“Pencairan ini harus dirancang dan disampaikan kepada petugas di lapangan. Kalau mepet sama saja nanti menggelontorkan yang untuk sekadar formalitas tanpa adanya perencanaan,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Dia bisa memahami pembahasan antara pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam menyikapi persoalan ini berlangsung alot. Namun, masa pemilihan yang semakin dekat hendaknya juga menjadi pertimbangan. Dia tidak ingin nantinya akan muncul ketidaklancaran proses pencoblosan di lapangan gara-gara masalah teknis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika