REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta, 20/3 (Antara) - Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Yusril Ihza Mahendra yang menguji Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang meminta Pemilu serentak dan menghapus "presidential treshold". Menanggapi putusan ini, Yusril langsung menyatakan kekecewaaannya.
"Kalau permohonnan dikabulkan MK, saya biasa-biasa saja, tapi kalau permohonan ditolak saya ketawa-ketawa," kata Yusril, usai sidang.
Mantan menteri kehakiman ini mengatakan MK telah mengklaim sebagai lembaga penafsir tunggal konstitusi, tetapi kali ini MK menyatakan tidak berwenang untuk menafsirkan. Dia mengatakan jika MK tidak berwenang untuk menafsirkan konstitusi, sebaiknya kewenangnanya untuk menguji UU dibatalkan saja.
Yusril mengatakan persoalan penting jika MK menolak menafsirkan pasal 6a ayat 2 UUD 1945, akan ada persoalan konstitusionalitas legitimasi.
"Bagi presiden terpilih yang akan datang, kalau terjadi sesuatu silahkan diatasi sendiri. Saya sudah merasa lepas dari tanggung jawab sebagai seorang akademisi hukum merasa miliki kewajiban moral untuk mengingatkan bahwa akan timbul persoalan seperti ini," katanya.
Dalam permohonannya, Yusril menguji Pasal 3 Ayat (4) UU Pilpres yang mengatur: "Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan KPU."
Selanjutnya, Pasal 9 UU Pilpres yang mengatur: "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal 14 Ayat (2) UU Pilpres yang mengatur: "Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama tujuh hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR."
Pasal 112 UU Pilpres yang mengatur: "Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling lama tiga bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota."
Yusril yang telah diputuskan Partai Politik Bulan Bintang sebagai calon presiden pada Pilpres 2014 merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal-pasal tersebut. Yusril menilai Pasal 9 UU Pilpres bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (2) dan Pasal 22E Ayat (3) UUD 1945 karena memanipulasi kata "pemilihan umum".
Menurut Yusril, UUD 1945 tidak secara spesifik mengatur urutan penyelenggaraan pemilihan umum. Namun, jika dibaca Pasal 22E Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945, menunjukkan bahwa pemilihan umum yang dimaksudkan diadakan satu kali (secara serentak) sehingga Pasal 3 Ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112 bertentangan dengan norma Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 7C UUD 1945.
Yusril juga menilai hal-hal yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112 UU Pilpres tidaklah sungguh-sungguh untuk melaksanakan atau menegakkan norma-norma konstitusi. Namun, justru untuk menghalangi munculnya calon presiden dan wakil presiden dari kekuatan partai lain.
Bahwa kekhawatiran calon presiden dan wakil presiden akan terlalu banyak sehingga harus dibatasi dengan presidential threshold menjadi kehilangan relevansinya karena pada Pemilu 2014 hanya diikuti oleh 12 partai politik nasional dan tiga partai lokal Aceh.
Jika Pemilu 2014 akan diikuti oleh 12 pasang calon menurut pemohon masih berada dalam batas yang wajar, kata Yusril.
Ikuti Whatsapp Channel Republika