REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Proses lelang monorel mundur dari jadwal yang direncanakan. Lelang yang ditargetkan akan dilakukan akhir Maret ini terpaksa harus ditunda. Pasalnya, surat persetujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Perhubungan belum keluar.
Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil mengatakan surat tersebut sebagai bentuk persetujuan di level nasional atas rencana pemerintah daerah. Dia mengaku, dokumen terkait lelang proyek monorel tersebut telah disiapkan oleh pemkot. "Bolanya sekarang ada di (pemerintah) pusat," katanya saat ditemui di ITB, Selasa (25/5).
Menurut dia, saat ini sudah ada tiga perusahaan dari luar negeri yang menawarkan pengerjaan proyek monorel di Kota Bandung. Para investor yang sudah menawarkan tersebut yakni Aeromovel dari Brazil, H-Bhan dari Jerman dan satu lagi dari Cina. Mereka, kata dia, membawa teknologi dengan kualifikasi masing-masing.
Ridwan mengatakan, ada tiga kriteria utama yang disyaratkan sebagai prioritas untuk menilai investor dalam pembangunan monorel. Yang pertama, kata dia, teknologi investasi tidak merepotkan pihak pemkot. Kemudian tiket penggunaan monorel harus murah untuk masyarakat Kota Bandung. Dan waktu pengerjaan proyek tersebut harus secepat mungkin. "Kalau bisa tidak lebih dari tiga tahun," ujarnya.
Dikatakan Ridwan, proyek monorel ini juga bersinggungan dengan rencana monorel yang digagas oleh pemprov. Oleh sebab itu, lanjutnya, perlu dilakukan sinkronisasi terkait beberapa titik yang dijadikan jalur monorel. Dia mencontohkan, Jalan Soekarno-Hatta yang sebelumnya masuk dalam rencana pemkot telah dipakai oleh pemprov. Pasalnya jalur tersebut merupakan jalur penghubung antar kota kabupaten di Jawa Barat.
Dia menambahkan, investor pemenang lelang harus menunjukkan kepemilikan kapital atau dana minimal 50 persen dari proyek yang dikerjakan. Ridwan mengaku tidak ingin kejadian yang sama seperti di Jakarta terulang di Kota Bandung.
"Di Jakarta, setelah lelang dimenangkan, tahunya pemenang lelang nggak punya uang. Jadi banyak calo-calo dan saya nggak mau," ujarnya.
Terkait pembebasan lahan yang sering mencuat dalam pembangunan proyek, Ridwan mengatakan akan mengutamakan pembangunan yang dilakukan di atas lahan yang tidak perlu pembebasan. Dia mengaku sudah mengantisipasi adanya persoalan konflik pembebasan lahan yang biasa terjadi.
"Ada rute yang perlu pembebasan lahan. Ada yang tidak perlu. Kita bisa mendahulukan yang tidak perlu pembebasan lahan," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika