REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung langkah KPK memoratorium aliran dana bantuan sosial (bansos) selama musim kampanye. Bansos yang dibagikan saat musim kampanye bisa menjurus pada politik uang.
"Pola bansos atau BLT harus dihilangkan. Langkah KPK sudah bagus," kata Sekretaris Jendral DPP PDIP, Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (2/4).
Politik uang harus dilawan dan bahkan dihilangkan sama sekali. Tjahjo sendiri mengaku selama lima periode menjadi caleg selalu menolak politik uang. Menurutnya pemilih harus diyakinkan bahwa memilih wakil rakyat tidak boleh berdasarkan uang. "Kita harus terus meyakinkan pemilih," ujarnya.
Sosialisasi melawan politik uang bukan hanya kerja politisi. Perlu dukungan banyak pihak seperti KPK, Panwaslu, Bawaslu, dan elemen-elemen masyarakat prodemokrasi. "Perlu kemauan politik semua pihak khususnya parpol dan para caleg," katanya.
Tjahjo menyatakan peran serta pers menyadarkan masyarakat akan politik uang juga tidak kalah penting. Menurutnya pers adalah pihak yang harus dominan menyuarakan perlawanan terhadap politik uang.
Pada akhirnya, imbuh Tjahjo, melawan politik uang harus berangkat dari kesadaran parpol maupun caleg. "Masyarakat sebenarnya tidak suka atau tidak paham tapi mungkin ada yang memberikan pintu kesempatan atau peluang," katanya.
